cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Agung Suharyanto
Contact Email
agungsuharyanto@staff.uma.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
windy@staff.uma.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL MERCATORIA
Published by Universitas Medan Area
ISSN : 19798652     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Mercatoria is a Journal of Law for information and communication resources for academics, and observers of Business Law, International law, Criminal law, and Civil law. The published paper is the result of research, reflection, and criticism with respect to the themes of Business Law, International law, Criminal law, and Civil law. All papers are peer-reviewed by at least two referees. Published twice a year (June and December) and first published for print edition in June 2008.
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 15, No 1 (2022): JURNAL MERCATORIA JUNI" : 8 Documents clear
Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik oleh Notaris Pasca Dikeluarkannya PERMENKUMHAM Nomor 25 Tahun 2021 Nishka Sylviana Hartoyo; Teddy Anggoro
JURNAL MERCATORIA Vol 15, No 1 (2022): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v15i1.6851

Abstract

Artikel bertujuan untuk menganalisa terkait dengan pelaksanaan permohonan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik oleh Notaris, pasca dikeluarkannya Permenkumham Nomor 25 Tahun 2021. Masalah difokuskan pada penerapan perubahan mekanisme dalam pelaksanaan permohonan pendaftaran, perbaikan, perubahan dan penghapusan jaminan fidusia khususnya yang dilaksanakan oleh Notaris. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori kepastian hukum. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktriner yang mengacu pada norma-norma hukum. Kajian ini menyimpulkan bahwa pasca dikeluarkannya Permenkumham Nomor 25 Tahun 2021 Notaris sebagai pemohon harus terlebih dahulu memperoleh hak akses yang merupakan hak yang diberikan kepada Pemohon untuk mengakses sistem pendaftaran Jaminan Fidusia dalam bentuk akun yang terdiri atas nama pengguna dan kata sandi, selain itu dalam ketentuan ini juga memuat mekanisme terkait dengan permohonan pendaftaran, perbaikan, perubahan dan penghapusan sertifikat jaminan fidusia.
Pelaksanaan Perjanjian Baku dan Akibat Hukumnya bagi Konsumen Fransiska Novita Eleanora; Aliya Sandra Dewi
JURNAL MERCATORIA Vol 15, No 1 (2022): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v15i1.6812

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui penerapan perjanjian baku dan akibat hukumnya bagi perlindungan konsumen, dikarenakan dalam praktiknya ada perjanjian yang tidak ada kata sepakatnya dan dibuat secara sepihak. Artinya ada pihak-pihak tertentu yang membuat isi perjanjian dan pihak lainnya harus menyepakatinya tanpa persetujuan yang biasanya disebut dengan klausula baku. Hukum perlindungan konsumen di Indonesia tidak mengatur secara eksplisit mengenai penjanjian yang di dalamnya memuat klausula baku, Klausula baku jika diterapkan akan merugikan konsumen sebagai pembeli barang dan jasa serta tidak memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, sehingga dalam penerapannya perjanjian yang memuat klausula ini secara sepihak akan bertentangan dengan aturan. Hasilnya adalah penerapan perjanjian sepihak ini banyak menimbulkan kerugian bagi konsumen dikarenakan hanya memberikan keuntungan bagi para penjual atau pelaku usaha saja dan tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Perjanjian yang menggunakan klausula baku dapat menimbulkan sengketa atau kerugian bagi pembeli sebagai konsumen yang hanya menerima saja jika ada sengketa yang timbul dan dalam hukum perjanjian tidak dilaksanakan berdasarkan kesepakatan dan itikad baik antara ke dua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.
Kedudukan Hukum Internasional dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Mustakim Mustakim; Herman Dirgantara
JURNAL MERCATORIA Vol 15, No 1 (2022): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v15i1.6985

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kedudukan hukum internasional di dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach) dan pendekatan historis (historical approach) yang kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa Pembukaan UUD NRI 1945 sebagai rechtside Indonesia nyatanya memuat secara implisit keinginan konstitusi untuk melegitimasi hukum internasional dalam sistem hukum Indonesia di mana di dalamnya mengandung nilai-nilai: pertama Pembukaan UUD NRI 1945 memuat perintah menjunjung tinggi norma-norma internasional melalui pengakuan, penghormatan dan jaminan terhadap perikemanusiaan dan perikeadilan sehingga menolak segala bentuk penjajahan di atas dunia. Dan kedua, Pembukaan UUD NRI 1945 telah memberi arah guna turut mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagai salah satu tujuan bernegara selaku tujuan tertinggi.
Pengawasan Prinsip Syariah Compliance pada Akad Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syari’ah Rifany Arbita Lubis
JURNAL MERCATORIA Vol 15, No 1 (2022): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v15i1.6461

Abstract

Tujuan artikel ini adalah untuk menjelaskan pengawasan terhadap prinsip kepatuhan syariah dalam akad pembiayaan mudharabah. Terwujudnya nilai-nilai Syariah (Shariah compliance) merupakan salah satu aspek yang membedakan sistem tradisional dan syariah. Pengawasan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diperlukan untuk memastikan penerapan prinsip syariah dalam pelaksanaan setiap akad pembiayaan mudharabah oleh lembaga perbankan syariah. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dan empiris. Mengumpulkan dan menganalisis data secara kualitatif dari metode yuridis sosiologis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pada dasarnya terdapat dua sistem pengawasan perbankan syariah, yaitu: pertama, pengawasan keuangan, yaitu kepatuhan umum terhadap industri perbankan dan prinsip kehati-hatian bank; pengaturan prinsip hukum. Pengawasan yang dilakukan OJK berupa pengawasan di bidang regulasi dan lembaga perbankan syariah, sedangkan DPS bekerja sama dengan berbagai fungsi audit internal untuk memantau pelaksanaan kepatuhan syariah. Pengawasan bank syariah secara menyeluruh penting dilakukan untuk mengukur sejauh mana bank syariah menganut prinsip syariah.
Perlindungan Hukum Investor Trading Saham Online Ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Damos Wiratua Tampubolon; Elisatris Gultom; Sudaryat Sudaryat
JURNAL MERCATORIA Vol 15, No 1 (2022): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v15i1.6865

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk melihat peran serta investor dapat membantu pemulihan ekonomi berkelanjutan. Masalah difokuskan pada perdagangan saham dengan melakukan kegiatan transaksi secara online dimana transaksi tersebut tidak mempertemukan investor dengan perusahaan efek. Kondisi ini dapat dijadikan celah bagi pihak tertentu untuk melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum. Perlindungan hukum diperlukan bagi investor yang mengalami kerugian dalam melakukan investasi berbasis aplikasi trading saham online, memberikan kepastian dan jaminan hukum terhadap investor saat beriventasi sehingga konsumen sektor jasa keuangan semakin tertarik melakukan kegiatan trading saham online. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori dari Teori Perlindungan Hukum. Data- data dikumpulkan melalui kepustakaan dan studi lapangan pada OJK Kantor Regional 5 Sumatera Utara dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pelaku usaha melalui Prinsip Keterbukaan dapat meminimalisir risiko yang mengakibatkan kerugian kepada investor pengguna aplikasi saham online. Pertanggungjawaban pelaku usaha/perusahaan sekuritas akibat kerugian yang dialami investor pengguna aplikasi saham online selain diatur dalam UU Pasar Modal juga diatur dalam UU OJK, UU Perlindungan Konsumen, UU ITE dan POJK No. 1/POJK.07/2013. Perlindungan hukum terhadap investor berdasarkan UU OJK bersifat preventif dan represif mengingat bahwa tugas OJK menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.
Tindak Pidana Tanpa Korban Budi Sastra Panjaitan
JURNAL MERCATORIA Vol 15, No 1 (2022): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v15i1.6197

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji perbuatan pidana tanpa melahirkan korban. Masalah difokuskan pada bagaimana aktivitas pribadi yang tidak menimbulkan korban atau kerugian pada pihak lainnya justru harus digolongkan menjadi kejahatan dan bagaimana negara harus bersikap terhadap pelaku perbuatan pidana tanpa melahirkan korban. Guna mendekati masalah ini, dilakukan penelitian hukum normatif dan dianalisis secara kualitatif.  Kajian ini menyimpulkan bahwa crime without victim merupakan perbuatan yang harus diantisipasi agar tidak terjadi keresahan sosial yang berkepanjangan. Guna menanggulangi kejahatan dalam bentuk perbuatan pidana tanpa korban dengan cara penghukuman dibutuhkan penguatan secara legalitas dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Hadirnya negara dalam urusan pribadi yang tidak menimbulkan korban bukanlah dalam rangka memberangus hak-hak warga negara, melainkan dalam upaya menjaga ketertiban sosial agar keresahan dan ketidaktertiban yang terjadi pada masyarakat tidak berlangsung berkepanjangan yang dapat menimbulkan kerugian yang semakin besar.
Implementasi Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja pada Perusahaan di Kabupaten Cianjur pada Masa Pandemi Covid- 19 Tanti Kirana Utami
JURNAL MERCATORIA Vol 15, No 1 (2022): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v15i1.7150

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui perselisihan pemutusan hubungan kerja. Masalah difokuskan pada implementasi penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja pada perusahaan di Cianjur. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data-data dikumpulkan melalui studi pustaka dan studi lapangan dan dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja pada perusahaan-perusahaan di Kabupaten Cianjur telah sesuai dengan Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta yang Keliru (Studi Putusan MA Nomor 628 K/PDT/2020) Hilbertus Sumplisius M. Wau; T. Keizeirina Devi Azwar; Yefrizawati Yefrizawati; Utary Maharani Barus
JURNAL MERCATORIA Vol 15, No 1 (2022): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v15i1.6243

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban notaris dalam hal pembuatan akta yang terindikasi melawan hukum, akta tersebut dibuat langsung oleh notaris sehingga mengakibatkan adanya kerugian bagi salah satu pihak. Permasalahannya yaitu bagaimana bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang notaris berdasarkan KUHPerdata? Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 628 K/PDT/2020 terkait dengan akta? Bagaimanakah pertanggungjawaban notaris atas perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta jual beli yang dibuatnya? Metode penelitian menggunakan hukum normatif, bersifat deskriptif analitis. Sumber data menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta data pendukung yang akan dijadikan data primer. Teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research), dan alat pengumpul data yaitu studi dokumen (document study) dan pedoman wawancara (interview guide). Analisa data menggunakan metode kualitatif (qualitative method). Kajian ini menyimpulkan bentuk perbuatan melawan hukum dari seorang notaris adalah tidak terpenuhinya identitas para pihak dan tidak melaksanakan jabatannya sesuai standar operasional prosedur pembuatan akta. Pertimbangan hukum oleh hakim dimaknai belum terpenuhinya keadilan dan keseimbangan antar para pihak khususnya pada akta jual beli tersebut. Pertanggungjawaban notaris jika terindikasi melawan hukum adalah bertanggung jawab penuh secara perdata, pidana, serta administratif terkait dengan pembuatan akta jual beli yang keliru.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 16 No. 1 (2023): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol. 15 No. 2 (2022): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 15, No 1 (2022): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 14, No 2 (2021): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 14, No 1 (2021): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 13, No 2 (2020): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 13, No 1 (2020): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 12, No 2 (2019): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 12, No 1 (2019): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 12, No 1 (2019): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 11, No 2 (2018): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 11, No 2 (2018): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 11, No 1 (2018): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 11, No 1 (2018): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 10, No 2 (2017): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 10, No 2 (2017): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 10, No 1 (2017): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 10, No 1 (2017): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 9, No 2 (2016): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 9, No 2 (2016): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 9, No 1 (2016): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 9, No 1 (2016): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 8, No 2 (2015): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 8, No 2 (2015): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 8, No 1 (2015): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 8, No 1 (2015): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 7, No 2 (2014): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 7, No 2 (2014): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 7, No 1 (2014): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 7, No 1 (2014): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 6, No 2 (2013): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 6, No 2 (2013): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 6, No 1 (2013): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 6, No 1 (2013): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 5, No 2 (2012): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 5, No 2 (2012): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 5, No 1 (2012): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 5, No 1 (2012): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 4, No 2 (2011): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 4, No 2 (2011): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 4, No 1 (2011): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 4, No 1 (2011): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 3, No 2 (2010): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 3, No 2 (2010): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 3, No 1 (2010): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 3, No 1 (2010): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 2, No 2 (2009): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 2, No 2 (2009): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 2, No 1 (2009): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 2, No 1 (2009): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 1, No 2 (2008): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 1, No 2 (2008): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 1, No 1 (2008): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 1, No 1 (2008): JURNAL MERCATORIA JUNI More Issue